PSI Ungkap Lima Partai Pengusul Revisi UU KPK di DPR
Sumber Foto: JPNN.com
Nasional

PSI Ungkap Lima Partai Pengusul Revisi UU KPK di DPR

Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Ilustrasi. ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jpnn.com - Direktur Reformasi Birokrasi DPP PSI Ariyo Bimmo berharap publik melihat secara utuh pernyataan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju revisi UU KPK dikembalikan sebelum revisi 2019.

Ariyo mengatakan fakta konstitusional revisi UU KPK pada 2019 sangat jelas, DPR menjadi inisiator perubahan aturan tersebut.

"Revisi UU KPK tahun 2019 itu inisiatif DPR, bukan inisiatif Presiden. Jangan dibalik-balik seolah itu sepenuhnya kehendak pemerintah,” kata dia melalui layanan pesan, Jumat (20/2).

Baca Juga:

Politikus PDIP Sebut Jokowi Jangan Lepas Tangan dari Proses Revisi UU KPK pada 2019

Ariyo menilai tidak proporsional pernyataan pihak pengkritik sikap Jokowi yang bilang revisi UU KPK bukan inisiatif dari eksekutif.

Sebab, catatan proses legislasi menyatakan revisi UU KPK pada 2019 berasal dari Badan Legislasi DPR dengan lima pengusul, yakni PDI Perjuangan, Golkar, PPP, PKB, dan NasDem.

“Kalau dulu mengusulkan revisi, sekarang menyalahkan Jokowi karena dinamika UU KPK, publik berhak bertanya, konsistensinya di mana,” ujar Ariyo.

Baca Juga:

Polemik Revisi UU KPK: Sudding PAN Sebut Jokowi Pembohong

Dia mengingatkan bahwa pada saat itu Presiden Jokowi memang mengirimkan Surat Presiden (Surpres) beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke DPR.

Ariyo menyebut DIM itu berisi banyak catatan dan usulan perbaikan terhadap draf yang disampaikan DPR terkait revisi UU KPK.

Direktur Reformasi Birokrasi DPP PSI Ariyo Bimmo mengungkap lima partai pengusul dalam Baleg DPR RI yang menjadi inisiator revisi UU KPK.

1

2

Next

Last »

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Buka Komentar

TAGS Jokowi PSI Revisi UU KPK Ariyo Bimmo Baleg DPR DPR Joko Widodo

BERITA TERKAIT

Jokowi Mengaku Bukan Siapa-Siapa, Pengamat: Pengakuan Atas Peran Politik JK

Tanggapan Gibran soal Pernyataan Jusuf Kalla

PKS: UU PPRT Sebagai Langkah Nyata Wujudkan Keadilan Sosial

Cari Keadilan, Keluarga Nadiem Datang ke Gedung DPR, Kirim Surat Buat Komisi III & BAM

Tok, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang

Erik Hermawan DPR Apresiasi Menteri ESDM Bahlil dan Menkeu Purbaya Bekerja Sama Jaga Stabilitas Ekonomi

BERITA TERKINI GenPI.co

Ramalan Zodiak Keberuntungan dan Keuangan: Leo Naik Daun, Virgo Stabil, Pisces Lancar

Viral Data Pribadi Rio Haryanto Bocor, Diduga Disebar Pegawai Kelurahan di Solo

Link Live Streaming Proliga 2026 Hari Ini Gresik Petrokimia vs Electric PLN: Maksimal