Penyusunan Keputusan Pelaksanaan Undang-Undang Kependudukan di Vietnam

Prime Time News - Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota Tim Penyusun, perwakilan pimpinan Departemen dan Biro terkait di Kementerian Kesehatan, para ahli, dan lain-lain.

Pada pertemuan yang diadakan pada sore hari tanggal 27 Februari, Departemen Kependudukan – lembaga utama yang bertanggung jawab untuk menyusun Keputusan tersebut – mempresentasikan rancangan Keputusan yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Kependudukan No. 113/2025/QH15. Struktur dan isi rancangan Keputusan tersebut meliputi 7 Bab dan 39 pasal: Bab I - Ketentuan Umum, terdiri dari 2 pasal; Bab II - Penyesuaian ukuran dan struktur penduduk, terdiri dari 11 pasal; Bab III - Penyesuaian terhadap penuaan penduduk, terdiri dari 9 pasal; Bab IV - Peningkatan kualitas penduduk, terdiri dari 10 pasal; Bab V - Tanggung jawab lembaga, organisasi, dan individu dalam melaksanakan pekerjaan kependudukan, terdiri dari 3 pasal; Bab VII - Ketentuan Pelaksanaan, terdiri dari 2 pasal.

Diharapkan bahwa setelah Keputusan tersebut dikeluarkan, lembaga, organisasi, dan individu pada dasarnya akan terus menggunakan sumber daya keuangan dan manusia yang ada. Oleh karena itu, biaya tambahan tidak akan signifikan dibandingkan dengan manfaat sosial- ekonomi yang akan dihasilkannya.

Para delegasi memfokuskan diskusi mereka pada aspek-aspek mendasar dari rancangan Keputusan tersebut: definisi, terminologi, definisi, dan susunannya. Melalui hal ini, mereka menegaskan bahwa penyusunan Keputusan tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemberlakuan Dokumen Hukum yang berlaku saat ini, memastikan kelayakan dan kesesuaiannya dengan praktik kependudukan saat ini, sehingga berkontribusi pada peningkatan efektivitas dalam pekerjaan kependudukan dalam konteks baru.

Sebagai penutup pertemuan, Wakil Menteri Kesehatan Do Xuan Tuyen menekankan bahwa isu-isu yang dibahas memberikan setiap anggota tim penyusun pilihan tambahan untuk merevisi dan mengedit dokumen tersebut dengan cara yang lebih teliti dan ilmiah.

Wakil Menteri Do Xuan Tuyen menyatakan bahwa pengesahan Undang-Undang Kependudukan tidak hanya sepenuhnya dan segera melembagakan pedoman dan kebijakan Partai, tetapi juga menciptakan kerangka hukum yang terpadu dan sinkron untuk pekerjaan kependudukan dalam konteks Vietnam yang menghadapi banyak tantangan besar terkait struktur, ukuran, dan kualitas penduduknya.

Salah satu poin penting dari Undang-Undang Kependudukan adalah kerangka kebijakan komprehensifnya, yang mencakup semua aspek mulai dari komunikasi, pendidikan, dan advokasi kependudukan; penyesuaian ukuran populasi; struktur populasi; adaptasi terhadap penuaan penduduk; hingga peningkatan kualitas penduduk dan memastikan kondisi untuk pelaksanaan pekerjaan kependudukan.

Sumber: https://suckhoedoisong.vn/xay-dung-nghi-dinh-huong-dan-trien-khai-luat-dan-so-tao-hanh-lang-phap-ly-thong-nhat-dong-bo-169260228152408692.htm