Ekonom Ungkap Masalah Mendalam di Balik Keriuhan Pasar Modal Indonesia

Jakarta, 18 Februari 2023 - Dr. Wijayanto Samirin, seorang ekonom dari Universitas Paramadina, menyoroti dampak rilis laporan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang menyangkut pasar modal Indonesia. Menurutnya, rilis tersebut datang pada waktu yang kurang tepat, mengingat portofolio investasi di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan pada kuartal III tahun 2025, dengan kerugian mencapai 14 miliar USD. Ini merupakan kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena biasanya pasar modal Indonesia menunjukkan angka positif.

Dalam diskusi panel bertema "Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s", Wijayanto menyatakan bahwa laporan MSCI telah menimbulkan keraguan di kalangan investor asing, sementara arus keluar dana domestik semakin meningkat. "Keriuhan di pasar modal sebetulnya hanya puncak gunung es dari masalah yang lebih besar di bawahnya," ujarnya.

Ia menekankan bahwa pasar modal memiliki standar regulasi dan implementasi yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Apabila sektor pasar modal mengalami masalah, hampir dipastikan sektor-sektor lain pun berada dalam kondisi yang lebih buruk. Meskipun Indonesia memiliki regulasi di pasar modal, penegakan hukum terkait pelanggaran masih menjadi tanda tanya.

Pada 5 Februari 2023, Moody’s menurunkan outlook rating pasar modal Indonesia akibat fenomena sovereign selling, yang menunjukkan dampak negatif terhadap seluruh aset keuangan, termasuk saham korporasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa rating perusahaan tidak mungkin lebih tinggi daripada rating negara. Selain itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia juga tercatat menurun dari peringkat 37 menjadi 34.

"Fokus Moody’s adalah pada buruknya prediktabilitas kebijakan, tata kelola pemerintahan yang lemah, serta risiko fiskal dan defisit anggaran yang tinggi," tambah Wijayanto. Ia juga mengingatkan bahwa perhatian dari Moody’s dan MSCI sebenarnya telah dinyatakan oleh para ekonom lokal sejak 2-3 tahun lalu, namun tidak mendapat respons yang memadai dari pemerintah.

"Pembelajarannya adalah, sebaiknya sebelum diingatkan oleh lembaga asing, pemerintah perlu mendengar pandangan dari para ekonom lokal yang telah memberikan peringatan lebih awal," tutup Wijayanto.