Trump Siap Terapkan Tarif Global 10 Persen Usai Kecam Putusan Mahkamah Agung

BeritaNasional.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam keras Mahkamah Agung setelah lembaga tersebut membatalkan tarif yang diberlakukannya berdasarkan undang-undang darurat ekonomi. Dalam konferensi pers mendadak di ruang briefing Gedung Putih, Jumat waktu setempat, Trump berjanji akan memperkuat kebijakan tarifnya dengan menggunakan kewenangan alternatif untuk mengenakan bea impor terhadap barang-barang asing.

Berita

“Kabar baiknya adalah ada metode, praktik, undang-undang, dan otoritas, sebagaimana diakui oleh seluruh pengadilan dalam keputusan mengerikan ini, dan juga sebagaimana diakui oleh Kongres,” yang “tersedia bagi saya sebagai presiden Amerika Serikat,” kata Trump dilansir dari NBC News, Sabtu (21/2/2026).

Secara spesifik, Trump menyatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan ia akan memberlakukan tarif global sementara sebesar 10 persen untuk seluruh impor dengan menggunakan kewenangan Pasal 122. Ia menjelaskan, tarif tersebut akan berlaku selama 150 hari dan akan berakhir apabila Kongres tidak mengambil langkah untuk memperpanjangnya.

Trump mengakui bahwa penggunaan tarif sebagai instrumen ekonomi dan keamanan nasional akan menjadi “lebih rumit” setelah putusan 6-3 Mahkamah Agung yang membatalkan klaim kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) 1977. Meski telah lama diperingatkan soal potensi kekalahan di pengadilan, Trump dan para penasihatnya disebut masih menyusun langkah untuk menutup celah akibat hilangnya dasar hukum tersebut.

“Pada titik ini, tidak ada yang perlu terkejut bahwa pengadilan bekerja melawan Presiden Trump,” ujar seorang penasihat Trump yang berbicara secara anonim. “Mengatakan bahwa semua orang di sini marah adalah pernyataan yang meremehkan. Tetapi ini belum berakhir. Kami akan didengar lagi mengenai hal ini.”

Penasihat lama Trump, Steve Bannon, bahkan merespons dengan singkat melalui pesan teks ketika ditanya langkah selanjutnya terkait tarif. “#Perang.”

Dalam pernyataannya, Trump juga secara terbuka mengkritik dua hakim yang ia tunjuk, Amy Coney Barrett dan Neil Gorsuch, yang bergabung dengan Ketua Mahkamah Agung John Roberts dan tiga hakim liberal untuk memblokir tarif tersebut. Ia menuduh pengadilan “dipengaruhi oleh kepentingan asing”, namun tidak menyertakan bukti atas tuduhan itu.

Sebaliknya, Trump memuji Hakim Brett Kavanaugh, Clarence Thomas, dan Samuel Alito yang memberikan dissenting opinion untuk mempertahankan tarif. Ia mengutip pandangan berbeda Kavanaugh sebagai dasar bahwa dirinya tetap memiliki ruang untuk menetapkan tarif di masa depan.

Trump diketahui menerima kabar putusan itu saat tengah bertemu para gubernur lintas partai di Gedung Putih. Seorang ajudan menyerahkan catatan mengenai putusan tersebut, dan Trump menyebutnya sebagai “aib” sebelum meninggalkan ruangan untuk memberikan tanggapan resmi. Ia juga mengisyaratkan telah menyiapkan rencana cadangan.

Di sisi lain, sejumlah tokoh Partai Republik menilai pencabutan tarif justru dapat menguntungkan secara politik. Marc Short, mantan pejabat senior Gedung Putih pada masa jabatan pertama Trump, mengatakan peluang Partai Republik dalam pemilu paruh waktu November dapat meningkat jika kebijakan tarif dihentikan.

“Jika pemerintah menerima putusan pengadilan, itu bisa membantu mereka secara politis menjelang pemilihan paruh waktu,” kata Short. “Pengurangan pajak dan deregulasi membantu mendorong perekonomian. Agenda perdagangan justru menghambatnya.”

Namun sebagian anggota Partai Republik di Kongres mendorong langkah legislatif untuk memberikan Trump kewenangan tarif yang lebih luas. Senator Bernie Moreno dari Ohio menyerukan agar rancangan undang-undang segera disusun untuk mengesahkan tarif tersebut. Sementara itu, Ketua DPR Mike Johnson menyatakan bahwa Kongres dan pemerintah akan menentukan langkah terbaik dalam beberapa pekan mendatang tanpa secara tegas menjanjikan legislasi baru.

Trump sendiri mengklaim tidak membutuhkan tambahan kewenangan dari Kongres. “Saya tidak perlu. Itu sudah disetujui,” ujarnya.

Pengamat politik Partai Republik, Michael Toner, menilai Trump tidak akan mundur dari kebijakan tarif yang menjadi fondasi agenda ekonominya sejak kampanye 2016 dan 2024. “Trump lebih peduli pada tarif daripada hal lain di dalam negeri. Itu adalah landasan pendekatan ekonominya,” kata Toner. “Gedung Putih tidak siap untuk menyerah dalam memberlakukan tarif secara sepihak.”