Mahasiswa Demo di DPR, Anggota Fokus Rapat Internal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan mahasiswa memadati depan gerbang utama Gedung DPR, Senayan, Selasa (9/9/2025).

Aksi bertajuk #RakyatTagihJanji itu merupakan kelanjutan dari ultimatum mahasiswa yang menuntut pemerintah memenuhi 17+8 Tuntutan Rakyat, yang sebelumnya melewati tenggat waktu pada Jumat (5/9/2025).

Massa aksi yang berasal dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, berangkat dari depan Gedung TVRI dan long march menuju DPR.

Setibanya di depan gedung parlemen, Ketua BEM UI 2025, Atan, mengambil pengeras suara dan menuding DPR tidak sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi rakyat.

“Sorak huuu kepada mereka!” seru Atan sambil menunjuk ke arah gedung DPR. Sorakan itu disambut riuh oleh massa.

Ketegangan meningkat ketika Atan menyinggung dugaan kekerasan aparat pada aksi mahasiswa sebelumnya.

“Sorak huuu kepada mereka yang berbaju cokelat di belakang!” ucapnya, mengarah ke polisi yang berjaga.

Menurut Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya, aksi diikuti sekitar 500 mahasiswa, namun jumlah massa terus bertambah karena bergabungnya elemen lain, termasuk pengemudi ojek online.

Anggota DPR sedang rapat

Sementara itu, para anggota DPR tengah fokus pada sejumlah agenda rapat.

Fraksi PDI-P, misalnya, menyatakan dukungannya terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

“Tentu Fraksi PDI Perjuangan, poksi (kelompok fraksi), memberikan dukungan agar ini dibahas,” ujar Kepala Kelompok Fraksi PDI-P di Baleg, I Nyoman Parta.

Ia menekankan pentingnya mendengar berbagai kelompok dalam pembahasan RUU tersebut agar kualitas undang-undang bisa diterapkan dengan baik.

Selain Baleg, sejumlah komisi DPR juga menggelar rapat pada hari yang sama, antara lain:

Komisi I: RDP dengan BSSN dan Bakamla membahas RKA 2026

Komisi II: RDP dengan pejabat Kemendagri terkait Penataan Daerah dan perpanjangan masa jabatan kepala desa

Komisi III: Uji kelayakan calon hakim agung

Komisi VI: RDP tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Komisi XI: Rapat kerja dengan Menteri Keuangan membahas RKA 2026

Agenda-agenda tersebut menunjukkan bahwa saat massa aksi menuntut janji pemerintah, anggota DPR sedang menuntaskan berbagai pembahasan internal.