91,75% Pasar Rakyat di Sumatra Kembali Beroperasi Pascabencana

Menteri Perdagangan, Budi Santoso (Busan), mengungkapkan pemulihan sarana perdagangan pascabencana Sumatra, khususnya pasar rakyat, terus menunjukkan hasil nyata. Hingga pertengahan Februari 2026, sebesar 91,75% pasar rakyat terdampak bencana di wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh telah kembali beroperasi.

Hal ini disampaikan Budi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026).

“Pemulihan sarana perdagangan, khususnya pasar rakyat, terus menunjukkan hasil nyata. Pasar rakyat adalah kunci pemulihan ekonomi lokal. Kami memastikan reaktivasi pasar berjalan cepat, terukur, dan menyeluruh,” ujar Busan.

Pemerintah mendata terdapat 194 pasar rakyat dan 18.065 pedagang yang terdampak bencana. Dari total 194 pasar tersebut, teridentifikasi sebanyak 95 unit pasar mengalami kerusakan ringan, 41 unit rusak sedang, dan 58 unit rusak berat. Hingga kini, sebanyak 178 pasar telah kembali beroperasi. Mayoritas pasar rakyat yang masih dalam pemulihan ada di wilayah Aceh.

Selain pemulihan pasar rakyat, sektor ritel turut berangsur pulih. Berdasarkan data yang dihimpun bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), terdapat 383 gerai toko swalayan yang terdampak. Sekitar 96% atau 368 gerai telah kembali beroperasi normal. Seluruh gerai ditargetkan pulih sepenuhnya pada akhir Februari 2026.

Ia memaparkan, Kemendag telah melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan sarana perdagangan di wilayah terdampak bencana. Upaya tersebut meliputi pendataan pasar terdampak melalui sistem Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pelaksanaan aksi bersih pasar bersama pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga, serta penyaluran 100 unit tenda darurat.

Selain itu, Kemendag mengusulkan anggaran revitalisasi pasar bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Budi menyampaikan terkait barang kebutuhan pokok (bapok), di Sumatra Utara, harganya tercatat stabil dan berada di bawah rata-rata nasional. Produk minyak goreng Minyakita juga dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga membantu menjaga daya beli masyarakat di wilayah tersebut. (*)

Dilarang keras mengambil konten (tulisan, foto, infografis, video, dan sebagainya) yang dimuat di situs web ini, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk platform AI (artificial intelligence) dan platform digital lainnya, tanpa izin tertulis dari direksi yang berwenang di situs web ini.