Ketahanan Demografi Kunci Capai Indonesia Emas 2045

Prime Time News - SUMEDANG BAGUS — Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Budi Setiyono, menegaskan bahwa ketahanan demografi menjadi faktor penentu keberhasilan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Menurut Budi, banyak negara maju seperti Jerman, Korea Selatan, dan Jepang berhasil mencapai tingkat kesejahteraan tinggi karena memiliki tata kelola kependudukan yang presisi dan berkelanjutan.

“Pengelolaan kependudukan bukan sekadar soal angka kelahiran. Ini soal bagaimana kita memastikan keseimbangan antara jumlah penduduk, kapasitas ekonomi, dan layanan publik,” ujar Budi Setiyono saat menutup Rakorda Bangga Kencana Jabar, pada Kamis 26 Februari 2026.

Ia menjelaskan, Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan dividen demografi jika dikelola dengan baik.

Namun, menurutnya, bonus demografi tidak otomatis membawa kesejahteraan. Jika penduduk usia produktif tidak terserap lapangan kerja, maka yang terjadi justru peningkatan beban konsumsi dan tekanan fiskal.

“Kalau usia produktif banyak tapi menganggur, negara tidak mendapatkan pajak optimal. Tidak ada tabungan nasional yang cukup untuk direinvestasikan. Ini yang harus kita hindari,” katanya.

Budi menambahkan, ketahanan demografi atau demographic resilience diperlukan agar Indonesia tetap mampu mencapai target pembangunan meski menghadapi guncangan seperti pandemi, resesi ekonomi, atau bencana alam. Ia mengibaratkan ketahanan demografi seperti prosedur keselamatan dalam penerbangan.

“Semua harus dipersiapkan dengan baik sebelum menghadapi turbulensi. Begitu pula dalam pembangunan, sistem kependudukan harus dirancang agar tetap stabil dalam berbagai situasi,” ujarnya.

Budi pun meluruskan anggapan bahwa program keluarga berencana (KB) tidak lagi relevan karena angka Total Fertility Rate (TFR) Indonesia terus menurun dan kini berada di kisaran 2,1. Menurutnya, fungsi pengelolaan kependudukan jauh lebih luas daripada sekadar mengendalikan angka kelahiran. Transformasi kelembagaan dari BKKBN menjadi Kemendukbangga justru menegaskan perluasan mandat tersebut.