BPS: Pertumbuhan Penduduk Bali Melambat Hingga 2050, Pengaruh pada Ekonomi

Prime Time News - DENPASAR, NusaBali.com – Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan laju pertumbuhan penduduk Bali akan terus melambat hingga sekitar tahun 2050.

Kondisi ini dinilai berpotensi memengaruhi dinamika ekonomi daerah apabila tidak diantisipasi melalui kebijakan kependudukan dan pembangunan yang tepat.

Pranata Komputer Ahli Madya BPS Bali, Kadek Agus Wirawan, mengatakan berdasarkan data proyeksi, jumlah penduduk Bali memang masih menunjukkan tren peningkatan. Namun, laju pertumbuhannya dari tahun ke tahun semakin melambat dibanding periode sebelumnya.

“Kalau kita melihat proyeksi sampai tahun 2050, jumlah penduduk memang masih bertambah, tetapi pertumbuhannya semakin melambat. Artinya kenaikannya tidak setinggi periode-periode sebelumnya,” ujarnya dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Kantor BPS Bali, Jumat (27/2/2026).

Menurutnya, perlambatan pertumbuhan penduduk dapat berdampak pada struktur ekonomi daerah, terutama terkait ketersediaan tenaga kerja usia produktif. Jika pertumbuhan kelompok usia produktif menurun, maka aktivitas ekonomi berpotensi ikut terpengaruh.

Agus menegaskan data kependudukan menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. Dari perubahan jumlah penduduk, pemerintah dapat melihat kapasitas Bali dalam menampung masyarakat serta dampaknya terhadap ekonomi, ketahanan pangan, hingga kebutuhan tenaga kerja.

“Data kependudukan itu sebenarnya berbicara. Dari perubahan jumlah penduduk kita bisa melihat kapasitas Bali menampung masyarakat, dampaknya terhadap ekonomi, ketahanan pangan, hingga kebutuhan tenaga kerja,” jelasnya.

Ia menambahkan, data statistik tidak semestinya hanya menjadi angka publikasi, tetapi harus mampu memberi pesan, nilai, dan solusi bagi pemangku kebijakan. Data pengangguran, ketahanan pangan, hingga kesehatan masyarakat, misalnya, dapat menjadi rujukan dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Dalam konteks pengendalian penduduk, Agus juga menyinggung pentingnya program keluarga berencana (KB) untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas sumber daya. Dengan pengelolaan yang tepat, diharapkan Bali mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, daya dukung wilayah, dan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

BPS Bali menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan BPS Provinsi Bali sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan ini menjadi ruang dialog partisipatif antara penyelenggara layanan dan para pengguna layanan.

Forum ini menghadirkan pakar/ahli atau pengawas penyelenggaraan pelayanan publik dari Komisi Informasi Provinsi Bali dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali serta berbagai unsur pengguna layanan seperti akademisi dari Universitas Udayana dan Institut Teknologi dan Kesehatan Bali, perwakilan OPD, media massa, serta mahasiswa dan pelajar.