Kesepakatan Perdagangan Indonesia-AS Tandai Awal Era Keemasan Ekonomi

Menurut Associated Press, Gedung Putih mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, ekonomi terbesar di Asia Tenggara akan menghapus tarif pada 99% barang AS, sementara AS akan mempertahankan tarif 19% pada sebagian besar barang Indonesia. Tarif ini sama dengan tarif yang diterapkan AS pada barang-barang dari Kamboja dan Malaysia.

Indonesia juga setuju untuk mengatasi hambatan non-tarif terhadap barang-barang AS dan mencabut pembatasan ekspor ke AS untuk mineral utama dan produk industri lainnya.

Perusahaan Indonesia dan AS juga mencapai 11 kesepakatan minggu ini dengan total nilai $38,4 miliar, termasuk pembelian kedelai, jagung, kapas, dan gandum AS; kerja sama dalam mineral dan minyak utama; dan usaha patungan untuk memproduksi chip komputer.

Secara spesifik, perusahaan-perusahaan Indonesia pekan ini sepakat untuk membeli 1 juta ton kedelai, 1,6 juta ton jagung, dan 93.000 ton kapas dari Amerika Serikat. Mereka juga berkomitmen untuk membeli hingga 5 juta ton gandum AS sebelum tahun 2030. Kedua negara juga sepakat untuk bekerja sama dalam bidang mineral utama, meskipun rincian spesifiknya belum segera dirilis.

"Kami telah bernegosiasi dengan sangat aktif selama beberapa bulan terakhir, dan saya pikir kami telah mencapai pemahaman yang solid tentang banyak isu," kata Prabowo pada 18 Februari kepada para pemimpin bisnis di Kamar Dagang AS.

Gedung Putih menyebutnya sebagai "kesepakatan yang hebat" dan berharap kesepakatan ini "akan membantu kedua negara meningkatkan keamanan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya berkontribusi pada kemakmuran global."

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto.

Berbicara pada konferensi pers di Washington, Hartarto mengatakan bahwa kedua pemerintah memandang perjanjian tersebut sebagai awal dari "era keemasan baru" dalam hubungan ekonomi bilateral, dan bahwa Indonesia akan menerapkan langkah-langkah untuk memastikan arus perdagangan yang aman dan mencegah penyalahgunaan barang-barang sensitif.

Kesepakatan itu diumumkan pada hari yang sama ketika Presiden Prabowo, pemimpin negara mayoritas Muslim terpadat di dunia, menegaskan kembali dalam pertemuan Dewan Perdamaian komitmennya untuk mengirim 8.000 tentara atau "lebih banyak jika perlu" ke pasukan stabilisasi internasional di Jalur Gaza.