Kemenko Polkam Gelar Rakor Sinkronisasi Data Kependudukan Jawa Barat untuk Dukung Program Pembangunan
Sumber Foto: Kemenko Polkam R.I.
Sosial

Kemenko Polkam Gelar Rakor Sinkronisasi Data Kependudukan Jawa Barat untuk Dukung Program Pembangunan

Polkam, Bandung – Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan menggelar Rapat Koordinasi yang Bertajuk “Rapat Koordinasi Kesiapan Data Kependudukan Dalam Mendukung Program Pembangunan Nasional dan Daerah di Provinsi Jawa Barat”.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan, permasalahan, dan peluang dalam pemutakhiran serta sinkronisasi data kependudukan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat” kata Kartika Adi Putranta, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam pada saat membuka rapat di Bandung, (3/10/25).

Kartika menambahkan bahwa membangun sinergi dan kolaborasi antar instansi sangat diperlukan untuk mewujudkan interoperabilitas sistem data yang kredibel dan terintegrasi. Hal ini mengingat Provinsi Jawa Barat masih memiliki beberapa tantangan berupa ketidaklengkapan data yang cukup mendasar, dengan masih adanya sekitar 1,1 juta data kependudukan yang tidak padan dengan data kesejahteraan sosial, sehingga perlunya pemutakhiran data secara menyeluruh di provinsi ini.

Forum ini diadakan dengan maksud untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 7 melalui penguatan reformasi birokrasi. Hal ini mengingat kesiapan data kependudukan Jawa Barat bukan hanya menjadi urusan daerah, melainkan juga indikator penting kesiapan data Indonesia secara keseluruhan. Langkah ini juga menjadi upaya dalam memberikan pelayanan publik secara maksimal sebagai bagian dari pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Hadir dalam Rapat Koordinasi yaitu Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hadir pula perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, BPS RI, Direktorat IDKN, Pokja Bansos Kemeterian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Polda Jawa Barat, Kodam III/Siliwangi, dan Akademisi.