PT TUN Tegaskan Hak Pemerintah Atas Pengelolaan Hotel Sultan
Prime Time News - Hotel Sultan. Foto: Dok. Metro TV.
Jakarta: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) membatalkan putusan tingkat pertama terkait pengelolaan Blok 15 GBK, atau Hotel Sultan. Kini, pemerintah ditegaskan berhak mengelola aset tersebut.
"Tidak terdapat lagi dasar administratif yang dapat digunakan untuk mempersoalkan proses yang telah memiliki landasan hukum kuat sebelumnya," kata Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Kharis Sucipto melalui keterangan tertulis, Senin, 2 Maret 2026.
Baca Juga :
Amankan Idulfitri, Kapolri Instruksikan Densus 88 Jaga Status Zero Terrorist
Dalam gugatan ini, pemerintah digugat untuk membayar royalti dalam pengosongan lahan Blok 15 GBK. Namun, PT TUN menolak gugatan itu karena dinyatakan bukan kewenangannya.
Karenanya, PPKGBK tidak perlu membayar apapun untuk mengeksekusi lahan Blok 15 GBK. Sebab, sudah ada putusan pengadilan yang memberikan ketegasan.
"Pelaksanaan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku," ujar Sucipto.
Baca Juga :
Prabowo Instruksikan Zulhas Jaga Harga Sembako Selama Ramadan
Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan, putusan PT TUN memperjelas langkah pemerintah dalam mengelola Blok 15 GBK. Aset negara segera dikelola dengan baik.
"PPKGBK berkewajiban memastikan aset negara dikelola sesuai peraturan perundang-undangan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik," tutur Rakhmadi.
Jadikan Metrotvnews.com sumber informasi pilihan Anda
(Fachri Audhia Hafiez)
sengketa
stadion gbk
hukum
pengadilan
industri hotel
hotel and apartements
Recent News
