Pentingnya Budaya Pelayanan Publik di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan
Prime Time News - Ini adalah pernyataan dari Profesor Madya Bui Hoai Son, Anggota Tetap Komite Kebudayaan dan Masyarakat Majelis Nasional, kepada Surat Kabar Industri dan Perdagangan selama pertukaran pendapat tentang pengembangan budaya pelayanan publik di sektor Industri dan Perdagangan.
Budaya pelayanan publik adalah ukuran kedalaman peradaban.
- Pak, dalam konteks negara memasuki era pembangunan baru, apa peran dan signifikansi membangun budaya pelayanan publik?
Profesor Madya Bui Hoai Son: Saya percaya bahwa membangun budaya pelayanan publik saat ini bukan hanya tentang perilaku di tempat kerja, tetapi tentang landasan etika aparatur negara dalam tahap perkembangan baru. Terutama sekarang, Kongres Partai ke-14 telah dengan jelas mendefinisikan perlunya pergeseran yang kuat dari pola pikir manajemen ke pola pikir pelayanan, dari "kekuasaan administratif" ke "tanggung jawab pelayanan publik," budaya pelayanan publik adalah jembatan yang menghubungkan arah strategis ini dengan kehidupan praktis.
Budaya pelayanan publik, dalam arti terdalamnya, adalah budaya integritas, tanggung jawab, dan pelayanan kepada rakyat. Ini adalah bagaimana setiap pejabat memahami posisinya sebagai "orang yang menjalankan amanat rakyat." Dalam negara sosialis modern yang berdasarkan hukum, kepercayaan rakyat tidak dibangun atas dasar slogan, tetapi atas setiap tindakan, setiap keputusan administratif, dan setiap sikap terhadap publik.
Memasuki era pembangunan baru, seiring negara berupaya mencapai pertumbuhan yang cepat namun berkelanjutan, integrasi yang mendalam sambil tetap melestarikan identitasnya, aparatur negara harus menjadi mikrokosmos dari budaya nasional yang modern, transparan, dan manusiawi. Ekonomi dapat tumbuh berkat modal dan teknologi, tetapi suatu bangsa hanya dapat mencapai pembangunan berkelanjutan ketika administrasi publiknya beroperasi dengan perilaku etis dan standar budaya.
Oleh karena itu, membangun budaya pelayanan publik pada dasarnya adalah membangun "jiwa" reformasi kelembagaan, membantu pemerintah menjadi lebih dekat dengan rakyat, kebijakan menjadi lebih layak, dan tata kelola negara menjadi lebih efektif. Dengan kata lain, budaya pelayanan publik adalah ukuran kedalaman peradaban aparatur negara di era baru.
- Terkait Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, menurut Anda apa dampak membangun budaya pelayanan publik terhadap bisnis, serta terhadap reputasi, posisi, dan daya saing negara?
Profesor Madya Bui Hoai Son: Menurut saya, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan adalah salah satu pilar ekonomi, yang secara langsung terkait dengan produksi, pasar, impor dan ekspor, energi, dan industri—yaitu, terhubung dengan kehidupan sehari-hari ekonomi negara. Oleh karena itu, budaya pelayanan publik di sektor ini tidak hanya memengaruhi kinerja internal sistem tetapi juga secara langsung berdampak pada lingkungan investasi, kepercayaan bisnis, dan daya saing nasional.
Dalam konteks reformasi administrasi dan transformasi digital, budaya pelayanan publik tidak lagi hanya tentang komunikasi langsung, tetapi juga terwujud dalam pola pikir berorientasi layanan di lingkungan digital: proses yang transparan, pemrosesan dokumen yang efisien, pengurangan kerumitan, meminimalkan kontak yang tidak perlu, dan peningkatan akuntabilitas. Administrasi digital yang kurang memiliki budaya pelayanan publik masih dapat menciptakan "hambatan tak terlihat," dan bahkan memperlebar jurang antara lembaga manajemen dan bisnis.
Bagi dunia usaha, setiap prosedur yang ditangani tepat waktu, setiap respons yang menyeluruh, setiap peraturan yang dijelaskan dengan jelas… semuanya merupakan manifestasi nyata dari budaya pelayanan publik. Hal ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang ramah, transparan, dan dapat dipercaya, yang merupakan elemen inti dalam menarik investasi dan mendorong inovasi.
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan berada di persimpangan industrialisasi, transformasi digital, dan integrasi internasional yang mendalam. Oleh karena itu, membangun budaya pelayanan publik di sini bukan hanya kebutuhan internal tetapi juga syarat bagi Vietnam untuk meningkatkan posisinya dalam rantai nilai global. Sistem manajemen industri modern harus berjalan seiring dengan budaya pelayanan publik modern, di mana setiap pejabat adalah "duta institusional," yang berkontribusi dalam membangun citra Vietnam yang profesional dan dapat dipercaya.
Profesor Madya Dr. Bui Hoai Son - Anggota Tetap Komite Kebudayaan dan Masyarakat Majelis Nasional
- Untuk mengimplementasikan budaya pelayanan publik secara efektif di dalam Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dapatkah Anda memberikan beberapa saran dan pandangan?
Profesor Madya Bui Hoai Son: Agar budaya pelayanan publik tidak hanya menjadi slogan tetapi menjadi praktik sehari-hari, saya percaya kita perlu mendekati masalah ini sebagai proses penciptaan nilai, bukan hanya sebagai masalah penerbitan peraturan.
Pertama, hal itu harus dimulai dengan peran teladan dari seorang pemimpin. Budaya pelayanan publik menyebar bukan melalui perintah administratif, tetapi melalui tindakan nyata para pemimpin: bekerja secara transparan, tegas, menghormati bawahan, dan mendengarkan aspirasi bisnis. Ketika pemimpin mempraktikkan budaya pelayanan publik, sistem akan menyesuaikan diri sesuai dengan itu.
Kedua, budaya pelayanan publik perlu dikaitkan dengan mekanisme evaluasi pejabat. Evaluasi tidak dapat hanya didasarkan pada indikator kinerja profesional; kriteria seperti sikap pelayanan, rasa tanggung jawab, disiplin administrasi, dan etika profesional harus dimasukkan ke dalam sistem penilaian. Hanya ketika budaya menjadi bagian dari "ukuran kompetensi" barulah budaya tersebut akan memiliki vitalitas yang berkelanjutan.
Ketiga, pelatihan dan pembinaan budaya pelayanan publik harus dianggap sebagai kegiatan rutin, terutama dalam konteks transformasi digital. Para pejabat perlu dibekali tidak hanya dengan keterampilan profesional, tetapi juga dengan keterampilan komunikasi digital, etika pelayanan publik di lingkungan elektronik, dan budaya responsif terhadap warga dan dunia usaha.
Terakhir, mekanisme insentif dan disiplin yang jelas perlu ditetapkan. Contoh dedikasi, kreativitas, dan pelayanan prima harus segera diakui. Budaya pelayanan publik hanya dapat benar-benar terbentuk ketika ada motivasi positif dan batasan disiplin yang jelas.
Terima kasih, Pak!
Profesor Madya Bui Hoai Son - Anggota Tetap Komite Kebudayaan dan Masyarakat Majelis Nasional: Tahun 2026 menandai dimulainya implementasi Resolusi Kongres Nasional ke-14 Partai Komunis Vietnam. Kami percaya bahwa Kementerian Perindustrian dan Perdagangan akan terus memainkan peran pelopor dalam mempromosikan pertumbuhan, inovasi, dan integrasi ekonomi internasional. Namun lebih dari sekadar angka pertumbuhan, harapannya adalah sektor ini akan menjadi model administrasi ekonomi yang modern, profesional, dan manusiawi.
Recent News
