Partai Gerakan Rakyat Soroti Pencabutan Hak Pilih dan Usung Perubahan
Prime Time News - Partai Gerakan Rakyat, seperti PDI-P juga telah menentang upaya mencabut hak pilih langsung rakyat yang dilontarkan oleh elemen-elemen partai penguasa KIM, termasuk Presiden Prabowo. Sikap publik Partai Gerakan Rakyat yang saat ini mendukung perubahan dan menjadi pelopor awal dari branding perubahan, menjadi posisi partai tersebut sebagaimana kritik dan intervensi pada tingkatan rakyat lokal di bawah, serta sikap menentang pencabutan hak pilih langsung rakyat dan menentang Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian Donald Trump, menjadi relevan dalam posisi Partai Gerakan Rakyat untuk menantang kartel politik penguasa.
JAKARTA | KBA -Partai Gerakan Rakyat dengan tokoh inspirasi Anies Rasyid Baswedan yang dipimpin politisi senior Indonesia Sahrin Hamid menjadi sorotan analisis media Singapura Fulcrum edisi Kamis 26 Februari 2026. Dengan judul tulisan Indonesia’s Party Cartel System and the New ‘People’s Movement Party’ (Sistem Kartel Partai Indonesia dan Partai Baru Partai Gerakan Rakyat), Max Lane, akademisi Visiting Senior Fellow di ISEAS – Yusof Ishak Institute menilai branding elektroral Partai Gerakan Rakyat yang berasal dari kampanye kepresidenan tokoh nasional Anies Baswedan menjadi pembeda dengan posisi kartel partai-partai penguasa saat ini.
“Dengan mengusung branding elektoral Anies Baswedan sebagai tokoh inspirasi yang memiliki posisi perubahan (change), Partai Gerakan Rakyat akan berimplikasi menjadi alternatif terhadap KIM Plus dan Presiden Prabowo,” ujar Max Lane yang telah menjadi akademisi mulai dari University of Sydney, Victoria University (Melbourne), Murdoch University dan National University of Singapore.
Namun, Max Lane melihat saat ini, platform Partai Gerakan Rakyat masih terlihat normatif dengan value berupa kebijakan-kebijakan umum tentang pangan, energi, hingga demokrasi yang terlihat mirip dengan partai lain serta pemerintahan incumbent saat ini.
“Hingga sekelompok kebijakan yang lebih konkret dipublikasikan, makna “perubahan” secara konkrit belum akan jelas. Tapi perlu dicatat pula, pada tingkatan masyarakat lokal yang kerap mengalami ketidakadilan, cabang-cabang lokal Partai Gerakan Rakyat dan Ormas Gerakan Rakyat telah melakukan aksi nyata dan berpihak kepada rakyat terhadap kebijakan pemerintah. Ini termasuk merespons kasus-kasus bunuh diri anak yang tidak mampu membeli buku serta nelayan yang kesulitan akibat cuaca buruk,” ujar Max Lane.
Max Lane yang telah mengajar di sejumlah kampus di Asia Tenggara, Eropa, dan Amerika Serikat menilai Partai Gerakan Rakyat perlu lebih terlibat dalam isu-isu terkait Danantara atau makan bergizi gratis (MBG).
“Meskipun Wakil Ketua Partai Gerakan Rakyat Yusuf Lasakeng, yang punya sejarah dengan gerakan pro-demokrasi pada 1990-an telah mengkritik keputusan Prabowo bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump,” ujar Max Lane.
“Partai Gerakan Rakyat, seperti PDI-P juga telah menentang upaya mencabut hak pilih langsung rakyat yang dilontarkan oleh elemen-elemen partai penguasa KIM, termasuk Presiden Prabowo. Sikap publik Partai Gerakan Rakyat yang saat ini mendukung perubahan dan menjadi pelopor awal dari branding perubahan, menjadi posisi partai tersebut sebagaimana kritik dan intervensi pada tingkatan rakyat lokal di bawah, serta sikap menentang pencabutan hak pilih langsung rakyat dan menentang Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian Donald Trump, menjadi relevan dalam posisi Partai Gerakan Rakyat untuk menantang kartel politik penguasa,” tegasnya.
Recent News
