Kemenko Polkam Susun Rekomendasi Penguatan Diplomasi untuk Perluas Pasar Industri Strategis di Afrika

Polkam, Bekasi – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri terus memperkuat peran Indonesia dalam menjalin kerja sama strategis di kawasan Afrika. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan bagi K/L Teknis dalam rangka Penguatan Postur Diplomasi Indonesia untuk Mendukung Penetrasi Pasar Industri Strategis di Kawasan Afrika yang digelar di Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center, Jumat (3/10/2025).

Asisten Deputi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Kemenko Polkam Marsma TNI Parimeng menegaskan bahwa kawasan Afrika memiliki potensi besar untuk perluasan pasar industri strategis, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. “Rapat koordinasi ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang memperkuat strategi diplomasi Indonesia, termasuk optimalisasi skema imbal dagang sebagai instrumen alternatif perdagangan, serta membuka ruang penetrasi pasar industri pertahanan,” ungkapnya.

Rakor membahas beberapa isu penting, antara lain tantangan utama berupa lemahnya market intelligence, mekanisme pembayaran, dan kepastian hukum. Untuk itu, diperlukan strategi penetrasi pasar yang antara lain mencakup pameran industri pertahanan di Afrika, kerja sama riset dan produksi, hibah perawatan Alutsista, capacity building (beasiswa, pelatihan pasukan), hingga skema pembiayaan ekspor berbasis kredit dan imbal dagang.

Di sisi lain, diperlukan sinkronisasi dan penguatan payung hukum imbal dagang dagang industri strategis. Sejumlah strategi lain juga dibahas dalam forum tersebut.

Forum ini juga menekankan pentingnya sinkronisasi lintas K/L sesuai mandat Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) serta pemanfaatan regulasi nasional seperti UU No.16/2012 dan PP No.141/2015 untuk memperkuat kerangka hukum kerja sama luar negeri industri pertahanan.

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari Kemenko Polkam, Kemenlu, Kemenhan, Kemendag, Kemenperin, Kemenkeu, Bappenas, TNI, Polri, BUMN strategis, KADIN, serta pelaku industri pertahanan. Para peserta memberikan masukan teknis mengenai pemetaan kebutuhan dan potensi komoditas di kawasan Afrika Utara (kapal patroli cepat, sistem persenjataan modern, pemeliharaan pesawat) maupun Sub-Sahara (ranpur taktis, amunisi ringan, peralatan militer).

Forum koordinasi ini diharapkan menjadi wadah efektif untuk menyelaraskan strategi diplomasi Indonesia agar lebih terarah, terukur, dan adaptif, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Afrika dalam kerangka Global South serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam tata ekonomi-politik global.