Golkar Minta Komitmen Tegas Lawan Politik Uang di Pemilu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan dukungannya terhadap usulan pemberian sanksi tegas bagi pelaku politik uang dengan memasukkan nama mereka ke dalam daftar hitam peserta Pemilu berikutnya. Pernyataan ini disampaikan Doli di Jakarta pada Jumat, 8 Mei 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas Pemilu di Indonesia.

Praktik politik uang dan politik transaksional masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Berbagai bentuk pelanggaran seperti pembelian suara terus terjadi, meskipun regulasi telah diperketat. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk menerapkan langkah-langkah konkret agar Pemilu dapat berlangsung secara bersih dan berintegritas.

Ahmad Doli Kurnia menekankan pentingnya komitmen bersama untuk menyadari dan memahami nilai Pemilu yang berintegritas. Ia juga mengungkapkan bahwa sejumlah rekomendasi telah muncul untuk memperbaiki kualitas Pemilu, termasuk usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan pembatasan penggunaan uang kartal selama proses Pemilu. Doli menyatakan, "Perlu ada berbagai terobosan dalam merumuskan sistem Pemilu ke depan," sebagai upaya mengatasi praktik moral hazard yang masih marak.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio, yang dikenal dengan nama Hensa, menilai bahwa usulan Bawaslu untuk mendiskualifikasi pelaku politik uang dan memasukkan mereka ke daftar hitam dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan sanksi pidana yang selama ini dianggap kurang efektif. Hensa menegaskan bahwa masalah utama bukan pada aturan yang ada, melainkan pada keberanian dalam menegakkannya. Ia menambahkan, "Blacklist itu kedengarannya seram, tapi siapa yang mau di-blacklist kalau yang menangkap saja masih setengah hati?" Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seringkali lemah dalam pelaksanaannya di lapangan.

Usulan sanksi tegas terhadap pelaku politik uang, termasuk larangan mengikuti Pemilu dan Pilkada pada periode berikutnya, seperti yang disampaikan anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan komitmen bersama dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir sehingga Pemilu dapat berjalan dengan lebih adil dan berintegritas. Pertanyaannya kini adalah, sejauh mana kesiapan semua pihak untuk menerapkan dan menegakkan aturan tersebut secara tegas demi masa depan demokrasi yang lebih baik?