Dampak Intervensi Militer AS di Timur Tengah dan Afrika: Kekacauan Berkelanjutan
Prime Time News - WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat kembali berperang di Timur Tengah dan Afrika, kawasan yang berpuluh tahun mengalami intervensi militer Washington dengan hasil yang kerap dipertanyakan.
Serangan yang dilancarkan pada 28 Februari terhadap Iran menewaskan pemimpin tertinggi negara itu, Ali Khamenei.
Dia disebut sebagai salah satu target Presiden Donald Trump, dengan dalih mengakhiri program nuklir Iran sekaligus mendorong perubahan rezim di Republik Islam tersebut.
Trump bukanlah presiden pertama yang melakukan intervensi di kawasan Timur Tengah. dan Afrika Utara.
Pendahulunya, George Bush senior dan junior, serta Barack Obama, pernah menggulingkan Saddam Hussein di Irak dan Muammar Gaddafi di Libya.
Namun kejatuhan para penguasa itu tidak membawa demokrasi atau kebebasan, melainkan perang saudara dan ketidakstabilan yang masih berlangsung hingga kini.
Di Suriah, Amerika Serikat sempat berperan mengakhiri kelompok yang menamakan diri Negara Islam (ISIS). Namun setelah jatuhnya Bashar al-Assad pada 2024, kekuasaan justru beralih ke kelompok lain.
Di Afghanistan, rezim Taliban kembali berkuasa pada 2021 setelah hampir dua dekade Amerika Serikat melakukan intervensi militer di negara tersebut.
Dalam sebuah artikel terkenal pada 2015, Philip Gordon—diplomat sekaligus penasihat keamanan nasional di era pemerintahan Obama—merangkum aksi intervensi negaranya di kawasan itu dengan kalimat tajam:
"Di Irak, Amerika Serikat ikut campur dan menduduki negara itu, hasilnya bencana yang sangat mahal. Di Libya, Amerika Serikat ikut campur tapi tidak menduduki, hasilnya tetap bencana yang sangat mahal. Di Suriah, Amerika Serikat tidak ikut campur dan tidak menduduki, hasilnya juga bencana yang sangat mahal."
Para pakar menilai biaya besar itu bukan hanya ditanggung Washington, tetapi juga seluruh kawasan.
"Ketidakstabilan di kawasan sebagian besar disebabkan oleh intervensi eksternal," jelas Ibrahim Awad, profesor Hubungan Global di Universitas Amerika Kairo, kepada BBC Mundo.
Meski Irak, Afghanistan, Libya, Suriah, dan Yaman menghadapi masalah tata kelola pemerintahan yang serius serta rezim otoriter, menurut Awad, persoalan tersebut "tidak bisa diselesaikan melalui intervensi asing."
Dalam beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat telah melakukan intervensi militer di sejumlah negara Timur Tengah dan Afrika Utara, kadang sebagai aktor utama, kadang sebagai bagian dari koalisi yang lebih luas. Berikut beberapa di antaranya:
Irak (1991 dan 2003-2011)
Dalam beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat berulang kali melakukan intervensi militer terhadap Irak.
Ketika Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada 1990 untuk merebut sumber daya minyak dan memperkuat posisinya di kawasan, Washington memimpin koalisi militer yang didukung PBB. Operasi yang dikenal sebagai "Desert Storm" itu menunjukkan superioritas militer AS.
Melalui kampanye udara intensif dan intervensi darat cepat, koalisi tersebut berhasil membebaskan Kuwait dan mengusir pasukan Irak hanya dalam hitungan pekan.
Saddam Hussein tetap berkuasa, namun Irak harus menghadapi berbagai sanksi internasional dan instabilitas internal yang memicu ketegangan sektarian.
Operasi tersebut dianggap sebagai keberhasilan militer yang memulihkan hukum internasional.
Sebagai intervensi besar pertama sejak runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin, Perang Teluk menandai era baru intervensi militer AS. Washington pun tampil tanpa pesaing dalam tatanan global.
Pada 2003, koalisi lain yang dipimpin Amerika Serikat dan UK kembali menginvasi Irak dengan alasan rezim Saddam Hussein diduga memiliki senjata pemusnah massal dan berhubungan dengan jaringan terorisme internasional.
Senjata itu tak pernah ditemukan. Namun koalisi berhasil mencapai Baghdad dalam beberapa minggu, dan Saddam Hussein akhirnya ditangkap serta dieksekusi.
Pasca-invasi 2003, Irak terjerumus dalam rangkaian aksi kekerasan yang dipicu oleh pemberontakan, konflik sektarian antara Sunni, Syiah, dan Kurdi, serta munculnya kelompok ekstremis yang kemudian melahirkan organisasi yang menamakan diri Negara Islam (ISIS).
Antara 2014 dan 2015, ISIS sempat menguasai sepertiga wilayah Irak dan separuh Suriah.
Tidak adanya rencana jelas pasca-invasi, ditambah kesalahan strategis seperti pembubaran tentara dan aparat keamanan Irak, membuat ribuan pria bersenjata kehilangan pekerjaan.
Banyak di antara mereka bergabung dengan pemberontakan, memperburuk situasi politik yang masih mengguncang negara itu hingga kini.
Menurut kajian Iraq Body Count yang mencatat korban sejak 2003, sedikitnya 300.000 orang—baik warga sipil maupun kombatan—tewas akibat kekerasan langsung. Organisasi lain meyakini jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi.
"Intervensi Amerika Serikat menghasilkan perpecahan Irak berdasarkan garis komunal, yang justru meniadakan sistem politik demokratis, modern, dan sekuler. Akibatnya, negara itu terjerumus dalam perang saudara yang menewaskan ratusan ribu orang dan melahirkan organisasi seperti ISIS," papar Ibrahim Awad, profesor Hubungan Global di Universitas Amerika Kairo.
Recent News
