Relevansi Dasasila Bandung di Tengah Krisis Global 2026

HARIAN BOGOR RAYA — Ketika rivalitas geopolitik kembali menguat dan konflik bersenjata meningkat di berbagai kawasan, dunia seakan diingatkan pada satu dokumen penting yang lahir 71 tahun lalu di Indonesia: Dasasila Bandung. Prinsip yang dirumuskan dalam Konferensi Asia Afrika itu kini kembali diperbincangkan sebagai fondasi moral hubungan internasional.

Pada 18–25 April 1955, sebanyak 29 negara Asia dan Afrika berkumpul di Gedung Merdeka. Sebagian besar adalah negara yang baru merdeka dari kolonialisme. Mereka datang dengan satu kepentingan bersama: menegaskan kedaulatan dan menolak dominasi kekuatan besar di tengah panasnya Perang Dingin.

Dari pertemuan tersebut lahir sepuluh prinsip yang dikenal sebagai Dasasila Bandung. Isinya menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, penyelesaian sengketa secara damai, serta penolakan agresi. Pada masanya, dokumen ini menjadi pernyataan politik tegas bahwa negara-negara berkembang tidak ingin menjadi pion dalam pertarungan blok Barat dan Timur.

Secara politik, Dasasila Bandung menjadi embrio lahirnya Gerakan Non-Blok yang kemudian memperkuat posisi negara dunia ketiga. Indonesia memainkan peran strategis sebagai penggerak diplomasi bebas aktif—tidak memihak blok mana pun, tetapi tetap aktif memperjuangkan perdamaian.

Kini, di tengah eskalasi konflik kawasan dan kompetisi ekonomi global, relevansi Dasasila Bandung kembali diuji. Prinsip non-agresi dan penyelesaian damai terasa kontras dengan realitas dunia yang masih mengedepankan kekuatan militer dan tekanan ekonomi.

Pengamat hubungan internasional menilai, jika prinsip Dasasila Bandung diterapkan secara konsisten, banyak konflik modern dapat diminimalkan melalui diplomasi multilateral. Namun tantangannya adalah kepentingan nasional negara besar yang seringkali lebih dominan dibanding komitmen terhadap norma global.

Bagi Indonesia, warisan politik ini bukan sekadar sejarah, melainkan identitas diplomasi. Di forum internasional, semangat Bandung kerap dijadikan referensi untuk memperkuat posisi negara berkembang dalam isu perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, hingga stabilitas kawasan.